ILMU
KESEHATAN MASYARAKAT
“Target Kesehatan Dengan Tujuan Pembangunan Mellineum
Development Goals (MDG’s)”
Oleh
:
Kelompok 3
Fitria Kemala Dewi (114110432)
Neprianti (114110442)
Novitri nella asri (114110443)
Raafiaini hasanah (114110446)
Rani Ilga Resti (114110448)
Rizki dwidita (114110450)
Wenny Astuti (114110456)
Kelas
: 3B
Dosen
Pembimbing :
Widdefrita
S.KM, M.KM
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN PADANG
POLTEKKES KEMENKES RI PADANG
2013
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar belakang
Pada
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)
bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar
diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium.
Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada
sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan.
pembangunan,
hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah,
negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan milenium (Millennium
Development Goals/MDGs). Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target
beserta indikatornya. MDG menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama
pembangunan, memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. MDG didasarkan pada
konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab negara
berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju
berkewajiban mendukung upaya tersebut. Adapun tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan sesuai dengan tujuan pembangunan milenium (MDG) tersebut diantaranya
: 1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. 2) Mencapai Pendidikan Untuk
Semua; 3) Mendorong Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Menurunkan
Angka Kematian Anak; 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; 6) Memerangi Hiv/Aids,
Malaria, dan Penyakit Lainnya; 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan
Sebagaimana
yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa diantara tujuan-tujuan tersebut diatas
memiliki satu atau lebih target yang ingin dicapai, adapun target-target sesuai
dengan tujuan MDGs diatas adalah sebagai berikut : 1) Menurunkan proporsi
penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah 1 dolar AS, menjadi setengahnya
antara tahun 1990 – 2015. 2) Menurunkan proporsi penduduk yang menderita
kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 – 2015. 3) Menjamin bahwa
sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan,
dapat menyelesaikan sekolah dasar (primary schooling). 4) Menghilangkan ketimpangan
gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua
jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. 5) Menurunkan Angka Kematian
Balita sebesar dua-pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015. 6) Menurunkan angka
kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tiga-perempatnya. 7)
Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada
tahun 2015. 8) Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus
malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015. 9) Memadukan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta
mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. 10) Penurunan sebesar
separuh, proporsi penduduk tanpa 3
akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta
fasilitas sanitasi dasar pada 2015. 11) Mencapai perbaikan yang berarti dalam
kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.
B.
TUJUAN
1.
Untuk
mengetahui bagaimana sejarah MDGS.
2.
Untuk
mengetahui 8 butir butir dari MDGS.
3.
Untuk
mengetahui hubungan penyakit menular dengan MDGS.
4.
Untuk
mengetahui hubungan kesehatan lingkungan dengan MDGS.
5.
Untuk
mengetahui hubungan MDGS dengan pengendaian faktor perilaku
6.
Untuk
mengetahui hubungan MDGS dengan akses pelayanan kesehatan
7.
Untuk
mengetahui program akselerasi penurunan AKI.
bab ii
pembahasan
A. Sejarah mdgs
Millennium
Development Goals (MDGs)
adalah Deklarasi Milenium hasil
kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan
butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai
kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan
tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh
189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara
pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan
September 2000 tersebut. Pemerintah
Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan
menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara
masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran
pembangunan dalam Milenium ini (MDGs), sebagai satu
paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan
deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi
lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua
anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender
pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan
mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih
pada tahun 2015.
MDGs di Indonesia
Indonesia, sebagai salah satu negara dari 189 negara anggota PBB yang turut
menandatangani kesepakatan Milenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan
PBB di awal era perubahan abad 20 ke abad 21, didalam implementasi komitmennya,
dilaksanakan dengan penciptaan program pembangunan yang tercantum pada Rencana
PembangunanJangka Menengah ( RPJM ), sebagai satu paket pembangunan yang
terukur guna memenuhi hasil kesepakatan yang akan dicapai pada kurun waktu
tahun 2000 hingga akhir tahun 2015.
Sejatinya, ”Millennium Development Goals 2015” dengan penetapan 18 target
(sasaran) dan 48 indikator sebagai alat ukur kinerja masing-masing rencana
aksi, yang terangkum dalam 8 (delapan) hasil kesepakatan pada setiap tujuan MDGs
yang akan dicapai sampai dengan tahun 2015, menjadi referensi penting bagi
pembangunan di Indonesia dalam kerangka praktis namun berbobot untuk mengukur
pembangunan yang diupayakan.
Mengacu pada rasio pencapaian target MDGs 2015 secara kuantitatif dan terjadwal
dalam penanggulangan dimensi kemiskinan, penyediaan infrastruktur dasar,
promosi persamaan gender, pendidikan, dan lingkungan berkelanjutan yang juga
merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia dengan
komitmen yang tinggi untuk mencapai sasaran sasaran tersebut, walaupun
mengalami banyak kendala terus melakukan kreatifitas program dengan akselerasi
pencapaian yang dilandasi semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan
nasional.
Menyadari peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat, terkait dengan strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang
memiliki daya dukung luas dengan menggali spirit dalam makna yang dapat
mempercepat terwujudnya sasaran dan target Indonesia MDGs 2015, memerlukan sebuah
medium yang komprehensif yaitu dalam bentuk ”Pameran & Forum” untuk
menjabarkan upaya pemerintah dengan inventarisasi situasi pembangunan yang
terkait dengan pencapaian sasaran, pengukuran, dan menganalisa kemajuan seiring
dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus
mengidentifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program
pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran Indonesia MDGs 2015.
Di Indonesia sendiri, melalui program pencapaian MDGs, SBY menginstruksikan
penjabaran butir-butir tujuan di atas menjadi target-target yang lebih praktis
dan derivatif. Berdasarkan situs resminya, MDGs sendiri oleh Indonesia
diterjemahkan sebagai beberapa tujuan dan upaya pembangunan manusia, sekaligus sebagai
usaha penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Boleh dikatakan, presiden kita, SBY hingga saat ini tergolong salah satu
dari beberapa kepala negara yang cukup aktif mewakili Indonesia dalam beberapa
acara manifestasi internasional. Hingga periode kedua pemerintahannya ini SBY
berulang kali ke luar negeri dan menghadiri pertemuan baik secara bilateral
dengan beberapa kepala negara, maupun secara konferensional seperti pada
beberapa konferensi isu perubahan iklim dan pemulihan ekonomi. Saat ini boleh
dikatakan pula bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang “diperhitungkan”
dalam forum diskusi internasional. MDGs ini sendiri saat ini sudah memiliki
sistem koordinasi sendiri yang oleh pemerintah Indonesia diupayakan agar bisa
efektif dalam pencapaiannya.
Saat ini pemerintahan SBY sudah memasuki periode ke-2. MDGs nampaknya perlu
disosialisikan lebih luas ke masyarakat dengan dengan interpretasi dan
pembahasan yang lebih sederhana. SBY selaku pemegang tongkat koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan serta penyalur program-program dunia untuk
masyarakatnya memang dituntut untuk selalu terbuka dan solutif. Dengan
serangkaian tim kerja serta koordinator kabinet pastilah tidak begitu susah
untuk membuat masyarakat mengetahui program-program pemerintah yang paling
baik, apalagi memang hanya menyangkut kesejahteraan masyarakat. MDGs saat ini
memang belum begitu populer di tahah air, masih banyak masyarakat yang belum
paham bahkan menyebut istilahnya saja sudah susah payah. Maka sekali lagi,
adalah tugas pemerintah yang membahasakannya agar lebih “merakyat”.
Sosialisasi program dunia untuk masyarakat Indonesia bisa juga menjadi
media pembangunan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat yang saat ini
sangat rentan terhadap isu-isu diferensial dan cenderung menimbulkan reaksi
represif. Beberapa isu yang terjadi belakangan ini semakin menguatkan adanya
indikasi bahwa hubungan pemerintah dengan rakyat semakin renggang dan tegang.
Di saat seperti inilah masyarakat membutuhkan kedewasaan pemerintah yang bisa
menjadi panutan. Karena pada hakikatnya, hampir tidak ada rakyat yang anti
terhadap pemerintahnya sendiri.
Bagaimanapun, program Millenium Development Goals (MDGs) ini sangat cocok
merepresentasikan masalah-masalah yang dialami Indonesia. Adalah betul bahwa
melalui MDGs negara-negara lain juga saat ini berjuang menyelesaikan
masalah-masalah yang sama, dengan caranya masing-masing.
Maka, memasuki tahun kedua dalam periode kedua pemerintahannya, SBY memang
sepatutnya berpikir keras guna memposisikan diri dan pemerintahannya di antara
masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini. Target
penyelesaian krisis pada tahun 2015 yang dicanangkan pemerintah tentunya
didukung penuh oleh segenap masyarakat. Karena itulah, implementasi dan
penyelesaian misi-misinyalah yang harus disiasati pemerintah agar jauh dari
konflik dan selalu bisa diterima masyarakat.
Dalam kondisi sudah lumayan dipandang dunia seperti ini, Indonesia bawjib
membuktikan sesuatu, paling tidak memperlihatkan kemajuan-kemajuan MDGs pada
2015.
Sasaran MDGs di Indonesia
Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan
membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah
koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDGs pertamanya yang
ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa
kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Laporan Sasaran
Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk
menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian
sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya
menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus
mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program
pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan
utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional
antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada
dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas
provinsi tidak seimbang.
Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia,
mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala,
namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan
dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk
masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di
Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya
di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang
untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs
di daerah Asia dan Pasifik.
Kontroversi MDGs di Indonesia
Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada
tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus
menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs
seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup,
kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup
besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan,
per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi
pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga
Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs.
Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70
triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri,
Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas
negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan
pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan
menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk
Indonesia [5]. Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs
apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG di tahun
2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN di tahun 2009-2015,
Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila
bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi
untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan
renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus
pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil
kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7
persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang
pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara,
hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau
Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.
B.
BUTIR
BUTIR MDGS
Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui
agar semua negara:
1.
Memberantas kemiskinan dan kelaparan
·
Pendapatan populasi
dunia sehari $1.
·
Menurunkan angka
kemiskinan.
2.
Mencapai pendidikan untuk semua
·
Setiap penduduk dunia
mendapatkan pendidikan dasar.
3.
Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan
·
Target 2005 dan 2015:
Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk
semua tingkatan pada tahun 2015.
4.
Menurunkan angka kematian anak
·
Target untuk 2015
adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5
tahun.
5.
Meningkatkan kesehatan ibu
·
Target untuk 2015
adalah Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
6.
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
·
Target untuk 2015
adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
7.
Memastikan kelestarian lingkungan hidup
·
Mengintegrasikan
prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara
dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
·
Pada tahun 2015
mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki
akses air minum yang sehat.
·
Pada tahun 2020
mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam
kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
8.
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
·
Mengembangkan lebih
jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan,
dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap
pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara
nasional dan internasional.
·
Membantu
kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan
khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk
pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang
untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi;
dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk
mengurangi kemiskinan.
·
Secara komprehensif
mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
·
Menghadapi secara
komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui
pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat
ditanggung dalam jangka panjang.
·
Mengembangkan usaha
produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
·
Dalam kerja sama dengan
pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang
terjangkau dalam negara
berkembang
·
Dalam kerjasama dengan
pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi
baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
C.
Indikator Derajat Kesehatan
1)
AKI (Angka kematian ibu )
Defenisi
Angka Kematian Ibu
(AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari
sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena
sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup
penting. Angka kematian ibu diketahui dari jumlah kematian karena
kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah
tertentu dalam waktu tertentu.
Angka Kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu
selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh : keadaan sosial ekonomi
dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada
kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan
kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric.
Kegunaan
Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan
program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan
membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer),
program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan,
penyiapan sistim rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan
keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan
untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat
kesehatan reproduksi.
2)
AKB (angka kematian bayi )
Definisi
Angka Kematian Bayi
(AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran
hidup pada satu tahun tertentu.
Salah satu indikator
yang paling menonjol dalam menilai derajat kesehatan adalah Angka Kematian
Bayi (AKB = IMR). Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya kematian
bayi berusia kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama.
Manfaat dari IMR ini, adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalah
kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi,
tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program
KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.
Kematian bayi adalah
kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat
satu tahun.
Angka kematian bayi
diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu :
a.
Rendah jika AKB kurang
dari 20.
b.
Sedang jika AKB
antara 20 – 49.
c.
Tinggi jika AKB
antara 50 – 99.
d.
Sangat Tinggi AKB lebih
dari 100.
3)
AKABA (angka kematian balita )
Konsep dan definisi
Akaba adalah jumlah
anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5
tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba
> 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 sedang dan < 20 rendah.
Manfaat
Indikator ini terkait
langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi
sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk
pemeliharaan kesehatannya. Akaba kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan
ekonomi penduduk.
Mengingat kegiatan
registrasi penduduk di Indonesia belum sempurna sumber data ini belum dapat
dipakai untuk menghitung Akaba. Sebagai gantinya Akaba dihitung berdasarkan
estimasi tidak langsung dari berbagai survei. Brass.
4)
UHH ( usia harapan hidup )
Defenisi
Usia harapan hidup (Life Expectancy Rate) merupakan lama hidup manusia
di dunia. Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Harapan hidup penduduk Indonesia mengalami peningkatan jumlah dan proporsi
sejak 1980. Harapan hidup perempuan adalah 54 tahun pada 1980, kemudian 64,7
tahun pada 1990, dan 70 tahun pada 2000.
Meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia membawa implikasi
bertambahnya jumlah lansia. Berdasarkan data, wanita Indonesia yang memasuki
masa menopause saat ini semakim meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah
itu sebagai akibat bertambahnya populasi penduduk usia lanjut dan tingginya
usia harapan hidup diiringi membaiknya derajat kesehatan masyarakat.
Penyebab
Penyebab panjangnya umur manusia, diluar soal takdir tentunya,
tergantung dari Penyakit bawaan dari lahir: mereka yang diberi berkah oleh
Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani hidup lebih panjang adalah orang-orang
yang terkait dengan rendahnya penyakit degeneratif. Yaitu penyakit-penyakit
yang mengancam kehidupan manusia, seperti penyakit kanker, jantung koroner,
diabetes dan stroke. Lingkungan tempat tinggal Stress atau tekanan.
5) Angka Kesakitan / Morbiditas
Setiap gangguan di dalam fungsi maupun struktur tubuh seseorang
dianggap sebagai penyakit. Penyakit, sakit, cedera, gangguan dan sakit,
semuanya dikategorikan di dalam istilah tunggal morbiditas. Morbiditas
merupakan derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi. Morbiditas
juga merupakan suatu penyimpangan dari status sehat dan sejahtera atau
keberadaan suatu kondisi sakit. Morbiditas juga mengacu pada angka kesakitan,
yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang sering
kali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang beresiko.
Di dalam Epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi & prevalensi dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi gangguan atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan angka prevalensi
Di dalam Epidemiologi, ukuran utama morbiditas adalah angka insidensi & prevalensi dan berbagai ukuran turunan dari kedua indikator tersebut. Setiap kejadian penyakit, kondisi gangguan atau kesakitan dapat diukur dengan angka insidensi dan angka prevalensi
D.
HUBUNGAN
MDGS DENGAN PENYAKIT MENULAR
E.
HUBUNGAN
MDGS DENGAN KESEHATAN LINGKUNGAN
F.
HUBUNGAN
MDGS DENGAN KIA
G.
HUBUNGAN
MGDS DENGAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN
Dalam kebijakan pencapaian MDG-1 tentang menurunkan prevelensi
balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi,diantaranya melalui pemenuhan
makanan yang aman dan bergizi cukup, antara lain melalui Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) bagi sasaran, suplementasi zat gizi mikro dan peningkatan akses
layanan kesehatan sesuai dengan tujuan MDGS sebagai berikut:
·
Indicator
21: proposi pertolong kelahiran (PPK) oleh tenaga terlatih (TKT)
·
Indicator
30: persentasi balita yang mendapatkan penanganan malaria secara efektif
H.
HUBUNGAN
MDGS DENGAN PENGENDALIAN FAKTOR PERILAKU
Hubungan
MDGs dengan faktor pengendalian perilaku adalah salah satunya untuk
menghentikan dan mencegah penyebaran HIV/AIDS serta mencegah penyakit malaria
sesuai dengan indicator MDGs sebagai berikut:
·
Indicator
24: penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi
·
Presentase
balita yang tidur denganmenggunakan kelambu yang telah diproteksi dengan
inteksida
I.
PROGRAM
AKSELERASI PENURUNAN KIA
1)
KMS Ibu Hamil (dari WHO)
KMS
dirancang untuk mencatat data tempat kehamilan dan waktu antara kehamilan
tersebut dan didalamnya terdapat keterangan keluarga berencana dan berat badan
Ibu dalam grafik untuk memonitor keadaan gizi.
Tujuan
KMS :
·
Membantu deteksi dini keadaan beresiko
·
Mempromosikan waktu tepat merujuk kasus “dengan
resiko” yang terdeteksi ke pusat pelayanan kesehatan dan rumah sakit
·
Meningkatkan pemantauan
status kesehatan selama hamil, kelahiran, nifas dan masa antara kehamilan sampai
8-10 tahun
·
Meningkatkan partisipasi
Ibu, keluarganya dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan mereka sendiri.
2)
Bidan Desa
Bidan menurut peraturan
menteri kesehatan adalah seseorang yang telah mengikuti dan telah menyelesaikan
program pendidikan bidan yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian
sesuai persyaratan yang berlaku.
Penempatan bidan didesa
ditujukan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui
puskesmas dan posyandu.
3)
Posyandu
Posyandu Adalah suatu
forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat oleh dan
untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis dalam mengembangkan sumber daya
manusia sejak dini.
Tujuan
posyandu :
·
Mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan
Anak
·
Meningkatkan pelayanan
kesehatan ibu
·
Meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain
yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat
·
Pendekatan dan pemerataan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan
kesehatan kepada penduduk berdasarkan letak geografi
·
Meningkatkan pembinaan dan
peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk swakelola usaha-usaha
kesehatan masyarakat.
4)
Polindes (Pondok
Persalinan Desa)
Polindes merupakan bentuk
sarana pelayanan kesehatan ditingkat desa sebagai upaya melengkapi sarana
bagi bidan didesa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5)
Expanding Maternal And Neonatal
Survival (Emas)
EMAS
(Explanding maternal and neonatal survival) adalah sebuah program
kerjasama Kementrian Kesehatan RI dan USAID selama lima tahun (2012-2016)
dalamrangka mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Program EMAS
mendukung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dalam berjejaring dengan
Organisasi Masyarakat Sipil, fasilitas kesehatan publik dan swasta, asosiasi
rumah sakit, organisasi profesi, dan sektor swasta, dan lain-lain. Program ini
akan berkontribusi terhadap percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru
lahir sebesar 25% di Indonesia.
Explanding
maternal and neonatal bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan
PONED & PONEK. Memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak
besar pada penurunan kematian diterapkan di RS dan Puskesmas. Pendekatan
tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas.
b. Meningkatkan efektifitas dan
efisiensi sistem rujukan antar Puskesmas/Balkesmas dan RS. Penguatan sistim
rujukan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjamin akuntabilitas dan
kualitas nakes, faskes dan Pemda. Meningkatkan akses masy dalam memanfaatkan
pelayanan kesehatan .
EMAS
dilaksanakan dalam enam provinsi yang memiliki jumlah kematian ibu dan neonatal
besar. Enam Provinsi tersebut adalah:
a. Sumatera Utara daerah intervensi nya
adalah Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten di sekitar daerah
intervensi adalah Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kab Langkat, Kab Karo,
Kota Pematangsiantar, Kab Serdang Bedagai, Kab Simalungun, Kota Binjai
b. Banten daerah intervensinya
adalah Kabupaten Serang. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah
Kab Tangerang, Kab Lebak, Kab Pendeglang, dan Kota Cilegon
c. Jawa Barat daerah intervensinya
adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah
Kab Garut, Kab Sumedang, Kab Subang, Kab Purwakarta, Kab Cianjur, Kota Bandung,
Kota Cimahi, Kab Bandung Barat. Daerah intervensi lain di Jawa Barat adalah
Kabupaten Cirebon. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kota
Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan
d. Jawa Tengah daerah intervensinya
adalah Kabupaten Tegal. Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah
Kota Tegal, Kab Brebes, Kab Pemalang, Kab Pekalongan, dan Kota
Pekalongan. Daerah intervensi lain di Jawa tengah adalah Kabupaten Banyumas.
Kabupaten di sekitar daerah intervensi adalah Kab Kebumen, Kab Cilacap,
Kab Purbalingga, Kab Banjarnegara
e. Jawa Timur daerah intervensinya
adalah Kabupaten Malang. Kabupaten di sekitar daerah intervensi
adalah Kota Malang, Kab Lumajang, Kab Probolinggo, Kab Pasuruan, Kota Batu, Kab
Blitar
f. Sulawesi Selatan. Daerah
intervensinya adalah Kabupaten Pinrang. Kabupaten di sekitar daerah
intervensi adalah Kab Tana Toraja, Kab Enrekang, Kab Sidenreng Rappang, Kota
Pare-Pare
6)
Pengembangan Desa Siaga /
Poskesdes
Desa Siaga
adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta
kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan
kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Pembangunan Kesehatan mempunyai
Visi mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Visi ini dicapai dengan
dukungan masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu perlu upaya pemberdayaan
masyarakat.
Pengembangan
Desa Siaga dilaksanakan melalui pembentukan Poskesdes, yaitu salah satu upaya
kesehatan bersumberdaya masyarakat ( UKBM ) yang dibentuk di desa dalam rangka
mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang
meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat ( promotif ), pencegahan penyakit (
preventif ), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (
terutama bidan ) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
Desa Siaga
dikembangkan melalui penyiapan masyarakat, pengenalan masalah, perumusan tindak
lanjut pencapaian khususnya kesepakatan pembentukan Poskesdes dan dukungan
sumberdaya. Pengembangan Desa Siaga / Poskesdes walaupun bersumberdaya
masyarakat, namun mengingat kemampuan masyarakat terbatas, pemerintah membantu
stimulan biaya Operasional Poskesdes melalui anggaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan
Poskesdes.
Kegiatan pengembangan Oprasional
Desa Siag/Poskesdes meliputi :
1. Pengembangan Poskesdes / Desa Siaga
baru:
a. Pertemuan Desa
b. Pengumpulan Data
c. Pertemuan Musyawarah Masyarakat Desa
d. Dll
2. Peningkatan SDM
a. Pelatihan Kader
b. Stimulan Tenaga Kesehatan di desa,
kader
3. Operasional Poskesdes
a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
ibu, anak, gizi, penyakit menular lainnya, dan bencana
b. Bahan habis pakai
c. Sarana Penunjang Poskesdes : ATK,
Foto copy
d. Transport petugas, kader untuk
pelayanan dan konsultasi
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Sehingga, dapat
dsimpulkan dari uraian di atas bahwa MDGs bertujuan untuk pembangunan dan
pengentasan kemiskinan. EMAS (Explanding maternal and neonatal survival)
adalah sebuah program kerjasama Kementrian Kesehatan RI dan USAID dalam rangka mengurangi angka kematian ibu
dan bayi baru lahir. Sedangkan Desa Siaga dilaksanakan melalui pembentukan
Poskesdes, yaitu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ( UKBM ) yang
dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat desa yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (
promotif ), pencegahan penyakit ( preventif ), pengobatan (kuratif) yang
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan ( terutama bidan ) dengan melibatkan kader
atau tenaga sukarela lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
BAPPENAS. 2010. Laporan pecapaian
tujuan pembangunan Millenium Di Indonesia 2010. Kementrian peencanaan pembangunan nasional/ BAPPENAS.
ISBN-979-3764-64-1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar